Jakarta - Bank Indonesia (BI) meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) meningkatkan perannya dalam meningkatkan ekonomi daerah. Jadi, jangan hanya memberikan kredit kepada pegawai Pemda, namun juga untuk pengembangan daerah seperti UMKM.
Kepala Biro Pengembangan BPR dan UMKM BI Santoso Wibowo mengatakan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPD harus lebih berperan dalam pengembangan ekonomi daerah seperti lewat pembiayaan atau kredit ke UMKM.
"BPD selama ini lebih dari 50% kredit diberikan untuk pegawai Pemda, jangan hanya pegawai Pemda harusnya untuk pengembangan daerah," ujarnya.
Secara keseluruhan, Santoso menjelaskan, 60% kredit BPR diberikan ke sektor konsumtif seperti kredit pembelian mobil dan KPR. Sementara sisanya 40% untuk UMKM. BI mengharapkan porsi UMKM diperbesar.
Dikatakan Santoso, selama 2010 lalu realisasi kredit perbankan ke UMKM mencapai 112% dari target yang ditetapkan. Dari target sekitar Rp 172 triliun, realisasi kredit perbankan ke sektor UMKM mencapai Rp 193,64 triliun.
Menurutnya, selama ini kinerja debitur UMKM cukup baik dengan masih wajarnya tingkat kredit bermasalah (NPL/non performing loan).
"Memang NPL UMKM lebih tinggi dibandingkan NPL kredit perbankan secara keseluruhan, tapi masih di bawah 5%, jadi masih sehat," jelas Santoso.
Di daerah, BI juga mendorong pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD). Sejauh ini baru 2 daerah yang punya PPKD yakni Jatim dan Bali. "Daerah enggan membentuk PPKD karena biayanya dinilai mahal yakni Rp 50 miliar," kata Santoso.
Pembentukan PPKD akan makin merangsang bank menyalurkan kredit ke UMKM karena 80% kredit bank yang diberikan ke UMKM dijamin oleh PPKD ini.
Eliston Fransiskus Nadeak
"Sahabat bukanlah matematika yang dapat dihitung nilainya, Ekonomi yang mengharapkan banyak materi, Pancasila yang dituntut oleh undang-undang, tetapi Sahabat adalah Sejarah yang dapat dikenang sepanjang masa"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar